KRITIK ARSITEKTUR

Nama : Nura Latifah

Kelas : 4TB01

NPM : 25312476

Mata Kuliah : Kritik Arsitektur

Range Area : Jl.Margonda Raya (Juanda – Tugu Jam)

ABSTRAKSI

Kawasan Jl. Margonda Raya Depok merupakan kawasan yang menjadi landmark kota Depok. Pada Kawasan Jl. Margonda Raya Depok  ini, setiap orang menuju ke pusat kota hampir dipastikan melewati Jl. Margonda Raya Depok. Jl. Margonda Raya Depok cukup strategis karena dapat dicapai oleh segala lapisan masyarakat dari berbagai sarana transportasi.

Hampir keseluruhan dari fasilitas di Jl. Margonda Raya ini tidak digunakan dengan baik, salah satunya adalah jembatan penyebrangan orang atau JPO. Masih terdapat ruang-ruang di dalam JPO yang digunakan tidak sesuai aturan yang ada, diantaranya berjualan dan mengemis.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan fungsi dan kenyamanan jembatan penyebrangan orang dan pola perilaku penggunanya di Jl. Margonda Raya Depok. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan hasil survey yang dilakukan di Jl. Margonda Raya Depok dengan hasil tinjauan pustaka tentang jembatan penyebrangan orang.

Hasil penelitian penunjukkan bahwa ternyata jembatan penyebrangan orang di Jl. Margonda Raya Depok apabila ditinjau dari fungsi dan kenyamanan sudah tidak sesuai lagi dengan teori yang ada. Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas lain yang menggunakan jembatan tersebut selain untuk aktivitas menyebrang jalan. Jembatan penyebrangan orang sebenarnya merupakan fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk mendapatkan kenyamanan dalam menyebrang jalan sehingga tidak  akan  merubah  pola  perilaku  penggunanya .

Kata Kunci: Jembatan Penyebrangan Orang, JPO, Fungsi dan kenyamanan.

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang Masalah

Perkembangan wilayah dan kota merupakan suatu gambaran perubahan proses berkembangnya suatu wilayah dan kota yang dapat dilihat dari segi sudut pandang secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas perkembangan wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan wilayah dan kota tersebut yang diindikasikan oleh besaran sistem ekonomi wilayah dan kota. Jika dilihat secara kualitas perkembangan wilayah dan kota dapat dilihat melalui struktur kegiatan ekonomi. Pertumbuhan penduduk merupakan bagian dinamika dari perkembangan kehidupan di muka bumi yang mendorong pertumbuhan segala aspek kehidupan manusia, sehingga mengharuskan permintaan jasa fasilitas infrastruktur perkotaan terutama ketersediaan fasilitas transportasi umum diminta untuk ikut membantu berperan sebagai upaya mendorong kinerja segala bentuk kegiatan manusia. Fasilitas transportasi merupakan bagian dari kebutuhan sarana dan prasarana umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang membantu dalam melakukan mobilitas penduduk untuk beraktivitas.

Berjalan kaki merupakan salah satu bentuk moda transportasi paling sederhana yang digunakan manusia untuk bergerak. Keberadaan pejalan kaki pada pusat-pusat aktivitas perkotaan yang berkembang seperti kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat pendidikan, kawasan pusat perbelanjaan, kawasan pusat pemerintahan dan kawasan tempat fasilitas umum lainnya sangat memiliki peran dalam terjadinya pergerakan penduduk kota untuk bergerak ke pusat kegiatan kota satu dengan lainnya. Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) menjadi salah satu bentuk bagian dari infrastruktur transportasi perkotaan yang direkomendasikan untuk menghindari dan menyelesaikan konflik antara pejalan kaki dan pengendara kendaraan transportasi di ruas jalan perkotaan.

Kota Depok saat ini merupakan kota yang sedang berkembang, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Jalan Margonda adalah salah satu jalan utama untuk memasuki Kota Depok yang sering dilalui oleh masyarakat pengguna jalan pada saat melakukan aktivitas. Seiring berjalannya waktu, banyak terjadi perubahan dan pembenahan pada jalan tersebut, termasuk perubahan aktivitas masyarakat. Banyaknya titik keramaian yang ada tidak di imbangi dengan sistem perambuan yang baik serta fasilitas pejalan kaki yang memadai. Hal ini membuat prilaku pejalan kaki tidak menjalankan ketertiban, mengakibatkan terjadinya penundaan pergerakan arus lalu lintas hingga bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan. Tentunya akan menimbulkan potensi konflik antara pejalan kaki dengan pengguna ruas jalan lain seperti pengendara kendaraan.

Keberadaan jembatan penyeberangan dibeberapa titik di kota Depok yang telah disediakan dalam faktanya belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal oleh pejalan kaki.  Tidak efektifnya jembatan penyeberangan pejalan kaki ini dapat dilihat dari beberapa kondisi saat ini yaitu masih ditemukan rendahnya pemanfaatan jembatan penyeberangan tersebut. Terdapat juga pemanfaatan di jembatan penyeberangan pejalan kaki dibeberapa lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan fungsi pemanfaatannya seperti pemasangan papan iklan secara ilegal yang tidak tertata rapi, menjadi area aktivitas jual beli pedagang kaki lima, pengemis dan sebagainya. Tentunya hal ini berdampak pada kurangnya keindahan dan kenyamanan fasilitas infrastruktur penyeberangan tersebut untuk dimanfaakan oleh pejalalan kaki. Faktor kerusakan jembatan dibeberapa bagian jembatan penyeberangan  pejalan kaki seperti lantai yang berlubang, atap yang bocor, pagar yang telah patah, dan lampu penerangan yang tidak berfungsi akibat tidak adanya perawatan berkala menyebabkan rasa enggannya pejalan kaki memilih menggunakan jembatan penyeberangan sebagai fasilitas menyeberang akibat keselamatan menggunakan jembatan yang belum terjamin. Diperlukan perencanaan fasilitas Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) untuk membangun kota Depok terutama untuk penataan kota yang lebih baik dengan membangun wilayah komersial disepanjang jalan Margonda.

1.2     Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk lebih memahami konsep-konsep dasar jembatan penyebrangan orang (JPO), kegunaannya, faktor-faktor yang menunjang kenyamanan, Unsur-unsur dalam perancangannya, Variabel-variabel yang memengaruhi, dan masalah-masalah yang terdapat pada JPO agar dapat dicari pemecahan masalahnya. Tujuan akhirnya adalah agar dapat merancang jembatan penyebrangan orang (JPO) yang baik dan nyaman bagi pejalan kaki.

1.3     Metode Penulisan

Metode penulisan yang di gunakan adalah metode analisis kualitatif, dimana data yang didapat berbentuk tulisan, gambar, dan teori literatur yang diperoleh dari data primer yaitu dengan dilakukan pengamatan langsung ke objek penelitian.  Adapun data sekunder didapat dari :

  • studi pustaka

data diambil dari buku yang memiliki keterkaitan dengan judul laporan

  • studi lapangan

pengamatan langsung di objek amatan yaitu panti werda Wisma Asisi, dan dokumentasi

 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1     Pengertian Jembatan

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan.Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (traffic flows). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut.

image001

Gambar 2.1  Jembatan Pont d’arcades de Móra d’Ebre

2.2     Jenis-jenis Jembatan

Jenis jembatan berdasarkan fungsi, lokasi, bahan konstruksi dan tipe struktur sekarang ini telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan kemajuan jaman dan teknologi, mulai dari yang sederhana sampai pada konstruksi yang mutakhir.

Berdasarkan fungsinya, jembatan dapat dibedakan sebagai berikut.
1) Jembatan jalan raya (highway bridge),
2) Jembatan jalan kereta api (railway bridge),
3) Jembatan pejalan kaki atau penyeberangan (pedestrian bridge).

 

image004

Gambar 2.2 Jembatan jalan kereta api Albysjon

Berdasarkan lokasinya, jembatan dapat dibedakan sebagai berikut.
1) Jembatan di atas sungai atau danau,
2) Jembatan di atas lembah,
3) Jembatan di atas jalan yang ada (fly over),
4) Jembatan di atas saluran irigasi/drainase (culvert),
5) Jembatan di dermaga (jetty).image006

Gambar 2.3 Jembatan diatas sungai

Berdasarkan bahan konstruksinya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam :
1) Jembatan kayu (log bridge),
2) Jembatan beton (concrete bridge),
3) Jembatan beton prategang (prestressed concrete bridge),
4) Jembatan baja (steel bridge),
5) Jembatan komposit (compossite bridge).
Berdasarkan tipe strukturnya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain :
1) Jembatan plat (slab bridge),
2) Jembatan plat berongga (voided slab bridge),
3) Jembatan gelagar (girder bridge),
4) Jembatan rangka (truss bridge),
5) Jembatan pelengkung (arch bridge),
6) Jembatan gantung (suspension bridge),
7) Jembatan kabel (cable stayed bridge),
8) Jembatan cantilever (cantilever bridge).

2.3     Pengertian Jembatan Penyebrangan Orang

Jembatan penyeberangan orang disingkat JPO adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar atau menyeberang jalan tol dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik. Jembatan penyeberangan juga digunakan untuk menuju tempat pemberhentian bis (seperti busway Transjakarta di Indonesia), untuk memberikan akses kepada penderita cacat yang menggunakan kursi roda, tangga diganti dengan suatu akses dengan kelandaian tertentu.image007

Gambar 2.4 Jembatan penyeberangan orang di Jl. Merdeka, Bandung, Jawa Barat

          Langkah lain yang juga dilakukan untuk memberikan kemudahan akses bagi penderita cacat adalah dengan menggunakan tangga berjalan ataupun dengan menggunakan lift seperti yang digunakan pada salah satu akses JPO menuju tempat perhentian bus di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta.

2.4     Desain Jembatan Penyebrangan Orang

Desain jembatan penyeberangan biasanya menggunakan prinsip yang sama dengan jembatan untuk kendaraan. Tetapi karena biasanya lebih ringan dari jembatan kendaraan, dalam desain JPO biasanya mempertimbangkan getaran dan efek dinamik dari penggunanya. Di samping itu masalah estetika juga menjadi pertimbangan penting dalam membangun JPO terutama dijalan-jalan protokol dimana desain arsitektur menjadi pertimbangan yang penting.

Variabel-variabel yang memengaruhi penggunaan JPO

  • Kepadatan lalu lintas
  • lebar jalur
  • lokasi
  • aksesibilitas
  • pagar di sekitar trotoar
  • penegakan hukum terhadap pelanggar larangan menyeberang di jalan kendaraan bila sudah memeiliki JPO

 2.5    Syarat –syarat Khusus Jembatan Penyeberangan

Dimensi anak tangga sesuai dengan dimensi anak tangga ukuran(untrade dan uptrade). Lebar jembatan penyeberangan2-2,5. Perletakan kaki jembatan pendestrian harus benar dan tidak mengganggu pendestrian maupun pengguna pendestrian.Batasan minimal ketinggian ambang bawah jembatan adalah 5,1 m dihitung dan permukaan jalan raya. Sudut kemiringan menyesuikan ketinggian dan kebutuhan mengingat ketinggian dan kebutuhan keterbatasan lebar pendestrian tidak terlalu curam.

 2.6    Kontruksi dan Material

    1. Kontruksi Baja

Berupa struktur baja yang dirangkai menjadi jembatan penyeberangan. Alas pijakan kaki lantai jembatan menggunakan kayu. Konstruksi ini merupakan konstruksi yang digunakan pada kota-kota besar. Biaya yang digunakan berkisar 160-190 juta, tergantung kondisi existng dilapangan.

    1. Konstruksi Beton

Berupa rangkaian dan beton bertulang pre stress pra cetak batang pembatangannya. Konstruksi ini merupakan konstruksi yang dipakai pada saat ini, karena relative kuat dan kokoh untuk biaya berkisar 250-300 juta, tergantung existing dilapangan.

 2.7    Material Jembatan Penyeberangan

  • Baja, digunakan konstruksi Utama
  • Beton bertulang, dipergunakan sebagai konstruksi Utama
  • Besi digunakan pada ranting I pembatas dan pada rangka atap
  • Poly carbonat, digunakan dalam penutup atap kanopi.
  • Kayu digunakan sebagai susunan alas pijakan lantai dan anak tangga pada kostruksi baja. Lantai beton pada konstruksi beton.

2.8     Ketentuan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO)

Pembangunan jembatan penyeberangan disarankan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bila fasilitas penyeberangan dengan menggunakan zebra cross dan Pelikan Cross sudah mengganggu lalu lintas yang ada.
2. Pada ruas jalan dimana frekuensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki cukup tinggi.
3. Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dan arus pejalan kaki yang tinggi, serta arus kendaraan memiliki kecepatan tinggi.

 2.9    Dasar perencanaan

Perencanaan teknik jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki di perkotaan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
1. Jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki yang dibangun melintas di atas jalan raya atau jalur kereta:
a. Pelaksanaannya cepat dan lebih mudah;
b. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
c. Memenuhi kriteria keselamatan dan kenyamanan para pemakai jembatan serta keamanan bagi pemakai jalan yang melintas di bawahnya;
d. Pemeliharaan cepat dan mudah tidak perlu dilakukan secara intensif;
2. Memenuhi tuntutan estetika dan keserasian dengan lingkungan dan sekitarnya.

 2.10  Metoda perencanaan

Dalam perencanaan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki di perkotaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Perencanaan jembatan penyeberangan harus dilakukan dengan salah satu metoda:
a. Kondisi batas ultimit dengan mengambil faktor keamanan > 1, 10;
b. Kondisi batas layan dengan mengambil > 1, 10;
c. Kondisi batas beban kerja dengan mengambil faktor keamanan > 2,0;
2. Analisis perencanaan harus dilakukan dengan cara-cara mekanika yang baku
3. Analisis dengan komputer, harus memberitahukan prinsip program dan harus ditujukan dengan jelas data masukan serta data keluaran;
4. Bila metoda perencanaan menyimpang dari tata cara ini, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Strukutur yang dihasilkan dapat dibuktikan dengan p[erhitungan dan/atau percobaan cukup aman;
b. Tangggung jawab atas penyimpangan dipikul oleh perencana dan pelaksana yang bersangkutan;
5. Dokumen perencanaan harus dilengkapi dengan tanggal, nama, dan tanda tangan penanggung jawab perencanaan serta disetujui oleh pejabat instansi yang berwenang.

 

BAB III

PEMBAHASAN

3.1     Lokasi

Lokasi JPO yang menjadi pembahasan berada di Jl.Margonda Raya dan berada di depan ITC Depok.

 

2

Gambar 3.1 Titik proyek

Lokasi                : Jl.Margonda Raya, Depok, Jawa Barat

Batas-batas       : Utara (Jl.Margonda Raya), Timur (Rumah Sakit Mitra Kaluarga), Selatan (Jl.Margonda Raya), Barat (ITC Depok)

Foto-foto           :

image018

Gambar 3.2 Perspektif

 

Gambar 3.3 Ruang Jalan dan tangga

3.2     Permasalahan

  • Jembatan penyebrangan orang tidak digunakan semestinya, terdapat berbagai penyimpangan penggunaan.
  • Area jalan di dalam JPO digunakan untuk berjualan, mengemis dan mengamen.

 

image024

Gambar 3.4 Pengamen di dalam JPO

  • Tidak sesuainya JPO dengan standar yang ada. Tidak tertutup di bagian samping dan kurangnya rasa aman saat menyebrang.

image027

Gambar 3.5 JPO tidak tertutup dengan aman

  • Tidak rapihnya JPO, tanaman mati dan sebagainya.

image028

Gambar 3.6 Tanaman mati

3.3     Solusi

Membuat redesign pada jembatan penyebrangan orang di jl. Margonda raya. Dengan persyaratan sebagai berikut:

  • Memperlebar area jalan jembatan penyebrangan orang Jl. Margonda Raya Depok.
  • Memberikan keamanan supaya masyarakat lebih memilih menggunakan JPO disbanding menyebrang lewat jalan raya yang beresiko tinggi.
  • Memberikan fasilitas yang lengkap yang diperlukan seperti lampu, penutup samping, dan ventilasi yang cukup.
  • Menggunakan hard dan soft material yang tepat.
  • Memberikan area jalan khusus tuna netra.

 

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1       Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. Hasil penelitian yang diperoleh melalui pengamatan jembatan penyebrangan orang di Jl. Margonda Raya Depok adalah jembatan ini sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan teori mengenai jembatan penyebrangan orang dan teori mengenai kenyamanan penggunanya. Jembatan penyebrangan orang di Jl. Margonda Raya Depok banyak digunakan untuk aktivitas-aktivitas lain selain untuk menyebrang.
  2. Dari hasil pengamatan perilaku penyebrang yang menyebrangi Jl. Margonda Raya Depok diperoleh hasil yaitu perilaku penyebrang yang sudah berubah dan memilih menyebrang langsung di jalan karena jembatan penyebrangan orang yang ada sudah tidak memenuhi standar yang ada

4.2       Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk lebih memanfaatkan jalur pedestrian sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut:

  1. Bagi masyarakat yang menggunakan jembatan penyebrangan orang di Jl. Margonda Raya Depok sebagai tempat untuk berdagang dan berkumpul, sebaiknya tidak dilakukan lagi atau mencari tempat yang seharusnya agar memberikan ruang bagi penyebrang yang melewati jembatan tersebut untuk berjalan dengan nyaman.
  1. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, sebaiknya melakukan revitalisasi terhadap jembatan penyebrangan di Jl. Margonda Raya Depok dengan menertibkan pedagang dan pengemis serta oengamen yang menggunakan jembatan tersebut. Membagi ruang publik yang sesuai dengan aktivitas dan fungsi kegiatannya masing-masing.

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali diperkenalkan pada tahun oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup” yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

Fungsi AMDAL antara lain :

>Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah

>Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan

>Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan

>Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

>Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

>Awal dari rekomendasi tentang izin usaha

>Sebagai Scientific Document dan Legal Document

>Izin Kelayakan Lingkungan

Prinsip-Prinsip AMDAL

>AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan

>AMDAL menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan

> AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala sumber daya alam, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek

> Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat & aman terhadap lingkungan

5 dokumen kajian AMDAL yaitu :

1.Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL).

KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL.

2.Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak.

  1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

Mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan.

  1. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan

  1. Dokumen Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL.

Berdasarkan pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang meneybutkan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh adanya suatu kegiatan.

Kegiatan apa saja yang perlu dilengkapi dengan AMDAL, tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986 yaitu setiap rencana berupa:

>Perubahan bentuk lahan dan bentuk alam, seperti: pembuatan jalan, bendungan, jalan kereta api dan pembuakaan hutan;

>Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui, seperti; pertambangan dan eksploitasi hutan;

>Proses dan kegiatan lain yang secara potential dapat menimbulkan pemborosan, perusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam dan energi, seperti, pemanfaatan tanah yang tidak diikuti dengan  konservasi dan penggunaan energi yang tidak diikuti dengan teknologi yang dapat mengefisienkan pemakainya.

>Proses dan hasilnya yang mengancam kesejahteraan penduduk, pelestarian kawasan konservasi alam dan cagar budaya, seperti kegiatan yang proses dan hasilnyamenimbulkan pencemaran, penggunaan energi nuklir dan sebagainya;

>Introduksi jenis tumbuhan dan jenis hewan, seperti introduksi jenis tumbuhan dan jenis hewan, seperti; introduksi suatu jenis tumbuhan baru yang dapat menimbulkan jenis penyakit baru pada tanaman; introduksi suatu jenis hewan baru yang dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada;

>Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

>Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar mempengaruhi lingkungan;

Prosedur AMDAL terdiri dari:

  1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Proses penapisan atau disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.

  1. Proses pengumuman

Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

  1. Proses pelingkupan (scoping)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

  1. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, lalu dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki ataumenyempurnakan kembali dokumennya.

  1. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

  1. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Empat jenis studi AMDAL dalam PP 51 Tahun 1993, yaitu :

1.AMDAL Proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral

  1. AMDAL Terpadu/Multisektoral, adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu
  2. AMDAL Kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi.

4.AMDAL Regional, adalah AMDAL yang diperuntukan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya.Dengan rencana pembangunannya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah

AMDAL di Indonesia diberlakukan berdasarkan PP 51 Tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986) sebagai realisasi pelaksanaan UU No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi UU No. 23 tahun 1997

Kelemahan AMDAL di Indonesia antara lain :

> AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perijinan satu rencana kegiatan pembangunan

> Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal.

> Terdapatnya berbagai kelemahan didalam penerapan studi-studi AMDAL.

> Masih lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL, khususnya aspek “sosial budaya”,

AMDAL di Indonesia telah lebih dari 15 tahun diterapkan. Meskipun demikian berbagai hambatan atau masalah selalu muncul dalam penerapan amdal, seperti juga yang terjadi pada penerapan amdal di negara-negara berkembang lainnya. Hambatan tersebut cenderung terfokus pada faktor-faktor teknis, seperti :

  1. Tidak memadainya aturan dan hukum lingkungan.
  2. Kekuatan institusi.
  3. Pelatihan ilmiah dan professional.
  4. Ketersediaan data

Penilaian Dokumen AMDAL

Mutu penilaian dokumen AMDAL dipengaruhi oleh empat faktor, yakni:

  1. Kompetensi teknis anggota Komisi Penilai AMDAL.
  2. Integritas anggota Komisi Penilai.
  3. Tersedianya panduan penilaian dokumen AMDAL.
  4. Akuntabilitas dalam proses penilaian AMDAL.

Prinsip-Prinsip dalam Penilaian Dokumen AMDAL

  1. Prinsip Praktis
  2. Prinsip Logis dan Sistematis
  3. Prinsip Akuntabel (dapat dipertanggung-jawabkan)

Kriteria uji untuk penilaian dokumen AMDAL (KA, ANDAL, RKL dan RPL), yaitu:

  1. Uji Administratif
  2. Uji Fase Kegiatan Proyek
  3. Uji Mutu yang meliputi Uji Mutu Aspek Konsistensi, Uji Mutu Aspek Keharusan, Uji Mutu Aspek Relevansi, dan Uji Mutu Aspek Kedalaman.

sumber :

>http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CFUQFjAK&url=http%3A%2F%2Focw.ui.ac.id%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D249&ei=n6qsVM-9KozJuATqiIKYCA&usg=AFQjCNHg0xV5N4elO_0Na2GLSv2RruqNkQ&bvm=bv.83134100,d.c2E

>http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAJ&url=http%3A%2F%2Focw.ui.ac.id%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D247&ei=n6qsVM-9KozJuATqiIKYCA&usg=AFQjCNEXrl-AcmihrfMrmqLq5K2p-BN0mg&bvm=bv.83134100,d.c2E

>http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_dampak_lingkungan

>http://www.bekasikota.go.id/readotherskpd/115/595/amdal–analisis-mengenai-dampak-lingkungan-

Jaminan Sosial Tenaga Kerja,Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia

Tenaga kerja

Merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Klasifikasi Tenaga Kerja

Berdasarkan penduduknya :

1.Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

2.Bukan Tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Berdasarkan batas kerja :

1.Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

2.Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3.Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

                Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya

Masalah Ketenagakerjaan

Beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia antara lain :

1.Rendahnya kualitas tenaga kerja

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadaprendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

2.Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

3.Persebaran tenaga kerja yang tidak merata

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.

4.Pengangguran

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan social tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan

mekanisme asuransi.

1.Landasan Filosofis

UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK yang diundangkan pada tanggal 17 Februari 1992, menganut filosofi penyelenggaraan JAMSOSTEK sebagai upaya untuk merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisipin, dan produktifitasnya tinggi.Landasan filosofi ini tercermin dari latar belakang lahirnya UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, yaitu:

  1. Program JAMSOSTEK diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan ketenangan kerja juga karena dianggap mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenaga kerja (UU No. 3 Tahun 1992, Penjelasan Umum, Alinea ke-2)
  2. JAMSOSTEK mempunyai aspek, antara lain untuk memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja (UU No. 3 Tahun 1992, Penjelasan Umum, Alinea ke-7).
  3. Penyelenggaraan program JAMSOSTEK dengan mekanisme asuransi bersifat optional (UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 3 ayat (1))
  4. Prioritas diwajibkan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseorangan dengan menerima upah (UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 4 ayat (1).

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :

  1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud meliputi :

  1. biaya pengangkutan;
  2. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
  3. biaya rehabilitasi;
  4. santunan berupa uang yang meliputi :
  5. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  6. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;
  7. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
  8. santunan kematian.
  9. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian.

Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud meliputi :

  1. biaya pemakaman;
  2. santunan berupa uang.
  3. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan

berkala, kepada tenaga kerja karena :

  1. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau
  2. cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.

Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda

atau duda atau anak yatim piatu.

  1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :

  1. rawat jalan tingkat pertama;
  2. rawat jalan tingkat lanjutan;
  3. rawat inap;
  4. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
  5. penunjang diagnostik;
  6. pelayanan khusus;
  7. pelayanan gawat darurat.

2. Landasan Yuridis

UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia

Pengertian Upah

Upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Dasar Hukum Upah bagi Tenaga Kerja

  1. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-undang No. 13 tahun 2003
  3. Kepmenakertrans Nomor : KEP.49/MEN/2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
  4. Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/VI/2004 : Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

KOMPONEN UPAH

ü  Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian

ü  Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata / natur karena hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh (contoh: fasilitas antar jemput, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana kantin)

ü  Bonus adalah pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan

Untuk perlindungan,pengupahan dan kesejahteraan di atur dalam bab 10 uu no.13 tahun 2003 tentang kesejahteraan ketenaga kerjaan

sumber :

http://www.jamsosindonesia.com/glosarium/detail/jaminan-sosial-tenaga-kerja_59

http://www.jamsosindonesia.com perusahaan atau karena prestasi/cetak/print_artikel/73

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPTK%2FJUR._PEND._TEKNIK_ELEKTRO%2F197201192001121MAMAN_SOMANTRI%2FK3%2FPengupahan.pdf&ei=ldqbVKzxIMyUuASx6IKICQ&usg=AFQjCNHjzO1UpRfghDvprurLTKo_VDQPaw&sig2=eGMtTOu8siKji5FgHpJMOA

-http://hukum-tenagakerja.blogspot.com/2010/03/upah-tenaga-kerja.html

-hukumonline.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja

-UU No.3 tahun 1992 tentang Jamsostek

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (Periode 2005-2025)

  1. PENGERTIAN RPJP NASIONAL

Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) sesuia dengan isi UU RI No 17 Tahun 2007 yang tercantum dalam bab 2 pasal 3 adalah :

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

  1. VISI & MISI RPJP NASIONAL 2005 – 2025
  • Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju,mandiri, adil dan makmur.
  • Misi RPJPN 2005-2025 adalah :
  1. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia,bermoral,beretika,berbudayadan beradab berdasarkan falsafah pancasila.
  2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
  4. Mewujudkan Indonesia aman,damai dan bersatu.
  5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan bekeadilan.
  6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari.
  7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,maju,kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
  8. Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan duniainternasional.
  1. PELAKSANAAN RPJP NASIONAL 2005-2025
  • Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan.:
  1. RPJM pertama ( 2005-2009 ) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia disegala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yangaman dan damai,adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan rakyatnyameningkat.
  2. RPJM kedua (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitasSDM termasuk pengembangan iptek serta penguasaan daya saing perekonomian.
  3. RPJM ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunansecara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapainan daya saing kompetitif perekonomian.” Berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat.
  4. RPJM keempat (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,maju,adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang.”hal ini dilakukan dengan menenkankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Dalam pembangunan daya saing bangsa, RPJPN 2005 – 2025 menetapkan arahnya sebagai berikut :

  • Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
  • Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
  • Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.
  • Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
  • Reformasi hukum dan birokrasi.
  1. DIAGRAM RPJPN

Capture

dari diagram diatas dapat diketahui bahwa rencana pembangunan jangka panjang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. proses penyusunan tersebut melibatkan banyak kalangan, dari akademisi, pengusaha, pemerintah dan orang – orang yang mempunyai kapasitas dan integritas untuk membuat rencana pembangunan.

Kesimpulan :

Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) sangatlah penting bagi negara berkembang seperti Indonesia sebagai acuan untuk menjadi Negara lebih maju lagi dari segala aspek, pembangunan yg dilakukan secara 5 periode tahunan sangat baik karna jelas dan terarah waktu pelaksanaannya. Undang – undang yang mengatur tentang RPJPN yaitu UU RI NO 7 Tahun 2007 yang membahas tentang RPJPN dan RPJMN.

sumber :

RUSUNAMI & RUSUNAWA oleh Nura Latifah, 3TB01

Rusun adalah kepanjangan dari rumah susun dan didefinisikan sebagai bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian bagian distrukturnya secara fungsional dalam arah horisontalatau vertical san merupakan satuan yang masing masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama (atap, tiang pondasi, lobby, lift, saluran air, jaringan listrik, gas dan telekomunikasi ) benda bersama (basement parkir, kolam renang dll ) dan tanah bersama ( sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah susun tersebut ).

Jenis-Jenis RUSUN :

-Rumah Susun Umum : dibangun untuk memenuhi kebutuhan perumahan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.Rusun ini memiliki 2 jenis yaitu RUSUNAMI (Rumah Sususn Umum Milik) yang kepemilikannya berada di tangan pertama yang membeli unit rusun dari pengembang.Para pengembang lebih memilih pemakaian istilah Apartemen bersubsidi untuk rusunami.Sedangkan RUSUNAWA(Rumah Susun Umum Sewa)penggunanya harus menyewa dari pengembang.
-Rumah Susun Khusus : dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus
-Rumah Susun Negara : dimiliki negara dan menjadi tempat tinggal bagi para pegawai negeri untuk menunjang pekerjaannya.
-Rumah Susun Komersial : dibangun untuk mendapatkan keuntungan.Seperti apartemen,kondominium, flat,dll.

Pengelompokkan berdasarkan penggunaan :

-Rusun Hunian : Seluruhnya berfungsi untuk tempat tinggal
-Rusun Bukan Hunian : Seluruhnya untuk kegiatan sosial atau tempat usaha
-Rusun Campuran : Sebagian untuk tempat tinggal dan sebagian lagi untuk tempat usaha

Berdasarkan penjelasan diatas memang benar apatemen merupakan salah satu jenis rusun.Walaupun dari segi material berbeda sangat jauh.Apartemen biasanya menggunakaan bahan material kelas A dan untuk Rusun hanya menggunakan yang biasa-biasa saja.Tetapi karena konotasi rusun yang negatif,karena mungkin pengelolaannya yang kurang baik maka para pengembang lebih menyukai memakai nama apartemen.
Untuk parkir sendiri Aparteman punya aturan 1 unit 1 parkir,sedangkan untuk rusun sendiri 10 unit untuk 1 parkir.Apartemen biasanya menyediakan basement,sedangkan rusun tidak.
Sasaran Rusunami maupun Rusunawa adalah untuk kalangan menengah kebawah.Tetapi pada kenyataannya banyak orang-orang yang berkantong tebal malah membeli banyak unit lalu di jualnya kembali dan hanya untuk mengincar keuntungan semata,tanpa melihat kebutuhan orang-orang kalangan penghasilan rendah untuk tempat tinggal.Banyak yang mebeli banyak unit lalu membiarkannya kosong hingga harga merangkak naik dan menjualnya dengan harga yang tinggi yang biasanya disewakan per tahun.Sehingga bisa dibilang subsidi dari pemerintah untuk Rusunami menjadi kurang tepat sasaran.
Contohnya seperti Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Bandar Kemayoran. Letaknya yang cukup strategis di Jalan Raya Kemayoran, Jakarta Pusat serta diapit Taman Impian Jaya Ancol di utara dan Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran di sisi selatan dijadikan ladang investasi bagi orang-orang berduit.Para pemiliknya membiarkan unit kosong karena menginkan keuntungan yang besar didasarkan harga rusunami tersebut merangkak naik. Mahalnya rusunami tersebut karena tempatnya cukup strategis. Selain itu di dalam rusunami juga telah dilengkapi beberapa fasilitas pendukung seperti lahan parkir, toko modern, dan Apotik.Tidak heran jika 4 tahun lalu harga /unitnya hanya 144 juta.Sekarang menjadi 300 juta/unit
Di Jakarta tepatnya di kawasan industri pulo gadung ,Jakarta timur.Pembangunannya terhitung selama 2-3 tahun setelah pengumuman pemenang tender.Pembangunan Rusunawa dan Rusunami tersebut menelan anggaran hingga 83 M.Dengan 8 M untuk Rusunawa dan 78 M untuk Rusunami.Rusun tersebut di bangun di lahan seluas 7,1 ha.1,2 untuk pembangunan 4 tower Rusunawa dan 5,9 ha untuk pembangunan Rusunami di bangun sebanyak 5 lantai dengan kap. 320 unit.Terdapat 2 tipe yaitu tipe single Rp 240.000/bulan dan tipe famili dengan 2 kamar Rp350.000/bulan.Untuk Rusunami nantinya akan di bangun sebanyak 24 lantai sebanyak 3800 unit,dengan tipe 1 dan 2 kamar dengan harga mulai dari 140 juta.
Asisten Pembangunan Sekdaprov DKI Jakarta Nurfakih Wirawan mengatakan, pembangunan rumah tingal sederhana di tengah-tengah lokasi perindustrian dan kawasan niaga di kawasan industri Pulogadung merupakan kebutuhan untuk memudahkan akses para pekerja di sekitar kawasan tersebut. Menurutnya, dengan mendekatkan akses tempat tinggal ke lokasi tempat bekerja, akan dapat mempercepat roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dalam sebuah riset, Procon Indah mengungkapkan, pembeli rusunami untuk investasi mencapai 20-40% dari keseluruhan pembeli unit apartemen bersubsidi itu.Pemerintah sebenarnya sudah berusaha membatasi aksi investor properti ini. Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy`ari baru-baru ini mengatakan, pemerintah sudah memperketat persyaratan administratif bagi calon pemilik rusun. Salah satu aturan tidak boleh memindah tangankan rusunami minimal dalam lima tahun.dan jika ketahuan maka pemilik harus mengembalikan subsidi dan pajak yang telah dibebaskan.Proses seleksi administratif dilakukan dengan ketat melalui proses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).Tapi, aturan yang sudah ada harus diberlakukan lebih ketat. Sebab, di negeri ini, semua celah dicari demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Konsistensi menjalankan aturan dari berbagai tingkatan mulai pengembang hingga perbankan jadi keharusan agar penjualan rusunami tak salah sasaran.

Kesimpulannya :
Rusunami dan Rusunawa sebenarnya di peruntukan untuk para pegawai berpenghasilan menengah kebawah,tetapi subsidi dari pemerintah malah disalah gunakan para investor untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya.Tidak heran jika masalah Tempat tinggal di Indonesia tidak kunjung selesai,apalagi yang berada di wilayah kota besar.
Selain itu pengelolaan yang tidak seriuspun menjadi salah satu penyebeb kurang diminatinya rusun.juga belum adany kesiapan masyarakat untuk hidup secara vertikal.Lalu harga tanah yang masih terjangkau untuk beberapa pihak memungkinkan lebih baik tinggal di rumah satu lantai yang kecil,daripada harus pindah kerusunami dan rusunawa.
sumber :
http://www.jurnalhukum.com/hak-milik-atas-satuan-rumah-susun/
http://rusunamisubsidi.wordpress.com/2010/01/26/mengapa-memilih-apartment-dan-apa-perbedaan-antara-apartment-rusunami-rusunawa-dan-condotel/
http://www.ciputraentrepreneurship.com/umum/perbedaan-rusun-rusunami-dan-rusunawa
http://finance.detik.com/read/2014/09/10/104506/2686155/1016/rusun-subsidi-di-jakarta-jadi-ladang-investasi-para-orang-berduit
http://www.pelita.or.id/baca.php?id=27532
http://donnymaulana.blogdetik.com/category/rusunami/
http://danikamalia.blogspot.com/2014/10/rusunami-dan-rusunawa.html

RTH (Ruang Terbuka Hijau) oleh Nura Latifah, 3TB01

Ruang terbuka hijau(RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

A. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
– memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
– pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
– sebagai peneduh;
– produsen oksigen;
– penyerap air hujan;
– penyedia habitat satwa;
– penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
– penahan angin.

B. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
B.1 Fungsi sosial dan budaya:
– menggambarkan ekspresi budaya lokal;
– merupakan media komunikasi warga kota;
– tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
B.2 Fungsi ekonomi:
– sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
– bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
B.3 Fungsi estetika:
– meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
– menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
– pembentuk faktor keindahan arsitektural;
– menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Manfaat RTH

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:
Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).
Ruang Terbuka Hijau Kota mempunyai fungsi:
1.Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan
2.Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan,kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan;
3.Sebagai sarana rekreasi;
4.Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara;
5.Sebagai sarana penelitian danpendidikan serta
6.penyuiuhan bagi ma syarakat untuk membentuk kesadaran Iingkungan;
7.Sebagai tempat perlindungan plasma nuftah
8.Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro;
9.Sebagai pengatur tata air.

Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:
Luas wilayah
Jumlah penduduk
Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:
ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan RT
2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW
30.000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan
120.000 jiwa : Taman kecamatan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
480.000 jiwa : Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar)
Jika kita bicara tentang RTH,maka tidak akan jauh dari pembicaraan mengenai vegetasi.Yang dimaksud jenis vegetasi adalah rumput, semak, pohon danlain-lain. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota dengai kriteria umum adalah : bentuk morphologi,evariasi memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi,tahan cuaca dan hama penyakit, memiliki peredam intensif,daya resapan air tinggi, pemeliharaannya tidak intensif sedangkan untuk jenis vegetasi sesuai dengan sifat dan bentuk serta peruntukannya,yaitu:

a. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertamanan kota:
1) Karaktenistik tanaman : tidak bergetah/beracun,dahan tidak mudahi patah, perakanan tidak
mengganggu pondasi, struktur daun tengah rapat sampai rapat;
2) Jenis ketinggian bervaniasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
3) Kecepatan tumbuhnya sedang;
4) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
5) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
6) Jarak tanaman setengah rapat, 90% dari luas harus dihijaukan;

b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau hutan kota:
1) Karakteristik tanaman struktur daun rapat ketinggian vegetasi bervariasi;
2) Kecepatan tumbuhnya cepat;
3) Dominan jenis tanaman tahunan;
4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
5) Jarak tanaman rapat, 90% – 100% dari luas areal harus dihijaukan.

c. Karakteristik vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota:
1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun,dahan tidak mudah patah, perakaran tidak
mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi,: warna hijau
dan variasi warna lain seimbang.
2) Kecepatan tumbuhnya sedang;
3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
4) Berupa habitat tanaman lokal, dan
5) Sekitar 40% — 60% dan luas areal harus
dihijaukan.

d. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olah raga:
1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun,dahan tidak mudah patah, perakaran tidak
mengganggu pondasi;

2) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman
budidaya
4) Jarak tanaman tidak rapat, 40% — 60% dan luas areal harus dihijaukan.

e. Kritenia vegetasi untuk kawasan hijau pemakaman:
1) Kriteria tanaman : perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah
rapat, dominan warna hijau;
2) jenis tanaman tahunan atau musiman;
3) Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, dan
4) Jarak tanaman renggang sampai setengah rapat,sekitar 50% dan luas areal harus dihijaukan.

f. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertanian:
1) Karakteristik tanaman: struktur daun rapat, warna dominan hijau;
2) Kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahikan sesingkat mungkin lahan terbuka;
3) Jenis tanaman tahunan atau musiman;
4) Berupa habitat tanaman budidaya, dan
5) Jarak tanaman setengah rapat sampai 80% — 90% dan luas areal harus dihijaukan.

g. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau jalur hijau:
1) Kriteria tanaman : struktur daun setengah rapat sampai rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
2) Kecepatan tumbuhnya tanaman tahunan;
3) Dominan jenis tanamnan tahunan;
4) Berupa habitat tanamnan lokal dan tanaman budidaya,
5) Jarak tanaman setengah rapat sampai rapat,sekitar 90% dan luas areal harus dihijaukan.

h. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau perakaran :
1) Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
2) Pemeliharnan relatif;
3) Jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman;
4) Berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya

Pelaksanaannya
Saat ini pemerintah pusat telanh mencanangkan programP2KH(Program Pengembangan Kota Hijau) .Ini merupakan upaya pemerintah dalam pembentukan Green City yang juga terkait dengan RTH serta perubahan iklim di Indonesia. P2KH merupakan inovasi program perwujudan RTH perkotaan yang berbasis komunitas.Kegiatan P2KH di 60 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tahun 2012 lalu

Perwujudan 8 (delapan) atribut kota hijau,meliputi:
(1) perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan,
(2) ketersediaan ruang terbuka hijau,
(3) konsumsi energi yang efisien,
(4) pengelolaan air yang efektif,
(5) pengelolaan limbah dengan prinsip 3R,
(6) bangunan hemat energi atau bangunan hijau,
(7) penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan, dan
(8) peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

Tahapan dalam P2KH ini meliputi kegiatan:
1) Sosialisasi/ Kampanye Publik Program Pengembangan Kota Hijau;
2) Penyiapan Peta Hijau Kota (Green Map);
3) Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan ;
4) Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan (Detail Engineering Design); 5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Perkotaan ( Penambahan Luasan RTH di Kota/ Kawasan Perkotaan) termasuk pemeliharaan Aset RTH;
6) Supervisi Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH Kota.

Untuk pelaksanaanya sendiri,jika banyak kota-kota di indonesia belum menerapkan RTH secara serius.Kota Surabaya yang serius dalam mengembangkan RTHnya saat ini baru mencapai 20 % dari luas wilayahnya yang sekitar 33.306,30 Ha. Luasan ruang terbuka hijau publik ini terdiri dari RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari fasum dan fasos permukiman, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, dan RTH taman dari jalur hijau.Masing-masing RTH tersebut dikelola oleh beberapa unit kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang meliputi Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Pemuda dan Olah Raga.Keberadaan Taman-taman kota tersebut telah menorehkan beberapa penghargaan antara lain ASEAN Environment Sustainable City, Indonesia Green Region Award 2011, Smart City Award 2011,dll.
Selain itu,ada kota Mataram yang berhasil membuat RTH sebanyak 22 % dari 30 persen RTH dengan aturan yang tertuang dalam Perda No. 12/2011 tata ruang yang secara lebih detail menyebutkan RTH itu terdiri atas 20 persen ruang terbuka publik dan 10 persen ruang terbuka privat.
Untuk RTHnya dibuat sebagai pintu masuk ke kota.Pintu masuk dari timur ada Taman Selagalas, demikian juga dari selatan ada taman Dasan Cermen. Sedangkan kalau dari utara ada taman Gumi Gora di Jalan Udayana serta sementara di ujung barat ada taman Loang Baloq.Kota Mataram menarget 30% RTH dalam kurun waktu 20 tahun.
Untuk DKI Jakarta sendiri baru mencapai 10%.Untu mengejar angka 30 % DKI jakarta memperketat rdtr dengan gedung-gedung tinggi hanya diperbolehkan membangun 40 % dari total luas lahan.DKI Jakarta menargetkan penambahan 6% sampai tahun 2030.Cirebon baru 10 % dan Bekasi hanya 13%.
Untuk kesulitan sendiri,Jika untuk kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti DKI jakarta terletak pada susahnya pembasan lahan untuk membangun RTH,dan untuk daerah yang lebih renggang permasalahan terjadi karena ulah para pengembang perumahan yang menyerobot lahan RTH karena pengawasan yang kurang sungguh-sunguh.
Melihat pernyataan dari No. 12/2011 tata ruang RTH terdiri dari 20% publik dan 10 privat.Seharusnya bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah kota saja tetapi menjadi tanggungan bersama,apalagi para pemilik rumah yang kadang kala menghabiskan ketentuan lahan RTH untuk bangunan.RTH di bangun seharusnya bukan untuk skala kota saja mungkin bisa di pecah menjadi beberapa bagian hingga skala terkecilnya.sehingga pembangunan RTH sebanyak 30% dapat tercapai.

Kesimpulan :

RTH berfungsi sebagai pengendalian antara pembangunan dan lingkungan selain itu juga bermanfaat sekali untuk kemajuan ekonomi daerah yang berada disekitarnya juga bisa menjadi ciri dari suatu daerah.Dalam pengaturannya bahkan telah disimpulkan secara jelas dan terperinci di paparkan pada website dinas PU dan instruksi menteri dalam negeri dari pengertian,penentuan penyediaan RTH, jenis tanaman yang direkomendasikan,sampai yang bertanggung jawab atas pengeloalan,pengawasan dan pengendalianpun diatur,tinggal bagaimana kita melaksanakannya agar tujuan-tujuan tentang RTH diatas dapat tercapai dan tidak hanya menjadi sebuah tulisan belaka.Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah seharusnya menjadi kan pembangunan RTH itu sendiri.Karena ketersediaan RTH dapat menguntungkan segala pihak yang terlibat dan yang berdekatan dengan kawasan RTH tersebut.

sumber :
-http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html
-Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 Tanggal 6 Oktober 1988
PEDOMAN TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH PERKOTAAN
http://werdhapura.penataanruang.net/artikel-bipr/145-rtrw-kota-sebagai-dasar-pembangunan-dan-pengembangan-kota
http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=2528
– bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=81%3Aprogram-pengembangan-kota-hijau-p2kh-kabupaten-kendal&catid=28%3Afispra&Itemid=88
http://pu-tanahdatar.info/index.php/berita/lokal/250-membangun-hutan-kota-wujudkan-30-rth
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-patok-penambahan-rth-jakarta-16-persen-hingga-2030.html
http://danikamalia.blogspot.com/2014/10/rth.html

Hukum & Pranata Pembangunan (oleh Nura Latifah – 25312476 – 3TB01)

• Penjelasan

1. Pranata ialah interaksi antar individu atau kelompok atau kumpulan. Pengertian individu dalam satu kelompok dan pengertian individu dalam satu perkumpulan memiliki makna yang berbeda menurut F. Durkheim, yaitu, dasar organisasi individu dalam kelompok adalah adat-istiadat, sedangkan dasar organisasi individu dalam perkumpulan adalah organisasi buatan. Hubungan yang terjadi dalam satu kelompok didasarkan perorangan, sedangkan dalam kumpulan kelompok adalah berazasguna sangat tergantung dengan tujuan akhir yang sering dinyatakan dalam kontrak. Kontrak adalah sebagai parameter hubungan yang terjadi dalam proses kegiatan pembangunan. Hubungan antara pemilik dengan perancang, hubungan antara pemilik dengan pelaksana. Kontrak menunjukan hubungan yang bersifat independent dan terarah atas tanggungjawab dari tugas dan fungsinya

2. Pembangunan ialah suatu proses perubahan individu/kelompok dalam kerangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup, yang juga sebagai pradigma perkembangan yang terjadi dengan berjalannya perubahan peradaban hidup manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kegiatan pembangunan memiliki empat unsur pokok, adalah manusia, kekayaan alam, modal, dan teknologi. Pembangunan sebagai suatu sistem yang kompleks mengalami proses perubahan dari yang sederhana sampai dengan yang rumit/kompleks. Proses perubahan tersebut mengalami perkembangan perubahan cara pandang, beberapa cara pandang tersebut adalah pertumbuhan, perubahan strukutr, ketergantungan, pendekatan sistem, dan penguasaan teknologi. Dapat disimpulkan bahwa, pranata pembangunan bidang arsitektur merupakan interaksi/hubungan antar individu/kelompok dalam kumpulan dalam kerangka mewujudkan lingkungan binaan. Interaksi ini didasarkan hubungan kontrak. Analogi dari pemahaman tersebut dalam kegiatan yang lebih detil adalah interaksi antar pemilik/perancang/pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim. Dalam kegiatannya didasarkan hubungan kontrak, dan untuk mengukur hasilnya dapat diukur melalui kriteria barang public. Pranata dibidang arsitektur dapat dikaji melalui pendekatan system, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi yang berbeda sehingga menciptakan anomali yang berbeda juga sesuai dengan kasus masing-masing. Didalam proses membentuk ruang dari akibat kebutuhan hidup manusia, Pranata pembangunan sebagai suatu sistem disebut juga sebagai sekumpulan aktor/stakeholder dalam kegiatan membangun (pemilik, perencana, pengawas, dan pelaksana) yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain serta memiliki batas-batas yang jelas untuk mencapai satu tujuan.

HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN UNDANG – UNDANG NO.4 tahun 1992 tentang Perumahan & Pemukiman. Dalam Undang – Undang ini terdapat 10 BAB (42 pasal) antara lain yang mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum ( 2 pasal )
2. Asas dan Tujuan (2 pasal )
3. Perumahan ( 13 pasal )
4. Pemukiman ( 11 pasal )
5. Peran Serta Masyarakat ( 1 pasal )
6. Pembinaan (6 pasal )
7. Ketentuan Piadana ( 2 pasal )
8. Ketentuan Lain – lain ( 2 pasal )
9. Ketentuan Peralihan ( 1 pasal )
10. Ketentuan Penutup ( 2 pasal )

Pada Bab 1 berisi antara lain :
1. Fungsi dari rumah
2. Fungsi dari Perumahan
3. Apa itu Pemukiman baik juga fungsinya
4. Satuan lingkungan pemukiman
5. Prasarana lingkungan
6. Sarana lingkungan
7. Utilitas umum
8. Kawasan siap bangun
9. Lingkungan siap bangun
10. Kaveling tanah matang
11. Konsolidasi tanah permukiman

Bab 2 Asas dan Tujuan, isi dari bab ini antara lain : Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan penataan perumahaan dan pemukiman :
• Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat
• Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur
• Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional
• menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidangbidang lain.

Bab 3 Perumahan, isi bab ini antara lain :
• hak untuk menempati /memiliki rumah tinggal yang layak
• kewajiban dan tanggung jawab untuk pembangunan perumahan dan pemukiman
• pembangunan dilakukan oleh pemilik hak tanah saja
• pembangunan yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah harus dapat persetuan dari pemilik tanah / perjanjian
• kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang ingin membangun rumah / perumahan
• pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai Negara
• Pemerintah mengendalikan harga sewa rumah
• Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan
• Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan
• dll

Bab 4 Permukiman, isi bab ini antara lain :
• Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana
• tujuan pembangunan permukiman
• Pelaksanaan ketentuandilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
• Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum
• Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun dilakukan oleh badan usaha milik Negara
• kerjasama antara pengelola kawasan siap bangun dengan BUMN
• Di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan
• ketentuan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha dibidang pembangunan perumahan
• tahap – tahap yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan siap bangun
• kegiatan – kegiatan untuk meningkatkan kualitas permukiman
• dll

Bab 5 Peran serta masyarakat, isi bab ini antara lain :
• hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pembangunan perumahan / permukiman
• keikutsertaan dapat dilakukan perorangan / bersama

Bab 6 Pembinaan, isi bab ini antara lain :
• bentuk pembinanaan pemerintah dalam pembangunan
• pembinaan dilakukan pemerintah di bidang perumahan dan pemukiman
• Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah
• dll.

Bab 7 Ketentuan Pidana, isi bab ini antara lain :
• hukuman yang diberikan pada yang melanggar peraturan dalam pasal 7 baik disengaja ataupun karena kelalaian.
• dan hukumannya dapat berupa sanksi pidana atau denda.

Bab 8 Ketentuan Lain-lain, isi bab ini antara lain :
• Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan Undang-undang ini.
• Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin usaha badan tersebut dicabut.

Bab 9 Ketentuan Peralihan, isi bab ini antara lain :
• Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.

Bab 10 Ketentuan Penutup, isi bab ini antara lain :
• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 nomor 3,
• Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

(sumber http://helena-hapsari.blogspot.com/2011/10/hukum-pranata-arsitektur.html )

Sehingga, menurut saya, Hukum & Pranata Pembangunan sangatlah perlu diterapkan dalam bidang Arsitektur agar terdapat batasan-batasan agar apa yang dikerjakan tidak melenceng dari kontrak kerja yang ada. Berikut adalah contoh kontrak kerjanya:

draft1 draft2 draft3 draft4

(sumber http://nathaniaseptavy.wordpress.com/tag/hubungan-hukum-pranata-pembangunan/  )

TENTANG POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Image

 

Apa itu Politik?

Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang asal katanya adalah “polis” berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan “teia” berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu , pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

a. Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.

c. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari suatu Negara .

d. Kebijakan Umum
Kebijakan ( policy ) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula , sehingga perlu ada rencana yang mengikat yang dirumuskan dalan kebijakan–kebijakan oleh pihak yang berwenang.

e. Distribusi
Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai–nilai ( values ) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting.

 

Apa itu Strategi Nasional?

            Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

 

Jadi kesimpulannya?

Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dapat dilaksanakan di segala bidang. Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Kemudian, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia. Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah kita bahas sebelumnya.

 

sumber: http://pancasilazone.blogspot.com/2012/05/politik-dan-strategi-nasional.html

 

SEKIAN DARI SAYA, WASSALAM~ *^__^*)/

TENTANG WAWASAN NASIONAL INDONESIA

Image

~PENGANTAR~

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

 

Fungsi dari wawasan nusantara diantaranya:

  1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
  2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
  3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
  4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.

 

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:

  1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
  2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

 

~BAHASAN UTAMA~

Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori wawasan nasioanal secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia.

 

  1. Paham kekuasaan bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi pancasila menganut paham tentang perang dan damai: “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih – benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa: ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik  nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia sengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah – tengah perkembangan dunia.

  1. Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia disasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia, sedangkan pemahaman tentang Negara Indonesia menganut paham Negara kepuauan , yaitu paham  yang diembangkan dari asas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di Negara – Negara Barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham Barat, laut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia Laut adalah “penghubung” sehinnga wilayah Negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah air” dan disebut Negara kepulauan.

  1. Dasar Pemikiran wawasan Nasional Indonesia

Dalam menentukan  membina dan mengembangkan wawasan nasionalnya, bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri.  Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari:

  1. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah pancasila
  2. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Nusantara
  3. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesia
  4. Latar belakang pemikiran aspek kesejahteraan bangsa Indonesia.

sumber: http://farrasnia-wawasannasionalindonesia.blogspot.com/2012/04/wawasan-nasional-indonesia.html

 

SEKIAN DARI SAYA, WASSALAM *^____^*)/

MINI COMIC: WARGA NEGARA YANG BAIK

Komik mini ini dibuat dengan tujuan melunaskan tugas mata kuliah kewarganegaraan sih sebenernya… tapi gatau kenapa gue dapet banget feel buat bikin ini. Seakan-akan gue mengalaminya hehe~

Enjoy it ^__^